Dalam berbagai rsbudisehatpurworejo forum nasional dan rapat koordinasi pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap pengelolaan anggaran yang tidak efektif di banyak daerah. Sorotan ini bukan tanpa alasan. Meski alokasi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terus meningkat setiap tahunnya, namun hasil pembangunan di lapangan sering kali tidak sebanding dengan besarnya dana yang digunakan.
Fenomena ini menggambarkan adanya ketimpangan antara input anggaran dan output pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah, peran Mendagri menjadi sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil.
