Asia Tenggara, dengan keberagaman budaya dan politiknya, telah lama menjadi wilayah slot qris yang menarik perhatian dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah negara di kawasan ini mengalami tantangan besar terkait dengan keberlanjutan demokrasi. Krisis demokrasi di beberapa negara Asia Tenggara, khususnya Myanmar dan Thailand, menunjukkan bahwa meskipun transisi menuju demokrasi sempat terjadi, tantangan untuk menjaga dan memperkuat demokrasi tetap besar.
Myanmar: Kembali ke Kekuasaan Militer
Myanmar, negara yang terletak di jantung Asia Tenggara, adalah contoh jelas dari keruntuhan demokrasi. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, Myanmar telah berjuang dengan ketegangan politik dan sosial yang terus-menerus. Namun, setelah hampir lima dekade berada di bawah kekuasaan militer, negara ini mulai menunjukkan harapan demokrasi pada 2011, ketika pemerintah militer memulai proses reformasi.
Pada tahun 2015, Myanmar mengadakan pemilu yang pertama kali dianggap bebas dan adil, yang menghasilkan kemenangan besar bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pemilu tersebut memberi banyak harapan untuk masa depan demokrasi Myanmar. Namun, meskipun NLD meraih kemenangan besar, struktur kekuasaan masih didominasi oleh militer yang memegang kendali atas beberapa kementerian penting dan mengatur konstitusi.
Pada Februari 2021, Myanmar mengalami kembali guncangan besar ketika militer melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan terpilih Suu Kyi. Kudeta ini mengakhiri proses demokratisasi yang sempat berkembang dan membawa negara ini kembali ke bawah kendali militer. Sejak saat itu, Myanmar telah dilanda protes massal dan kekerasan, dengan banyak warga sipil yang tewas dalam bentrokan dengan pasukan militer. Pihak internasional, termasuk ASEAN dan PBB, mengutuk tindakan militer ini, tetapi upaya diplomatik untuk mengembalikan pemerintahan sipil masih terbentur banyak kendala.
Krisis di Myanmar menunjukkan bagaimana militer, meskipun telah berkomitmen untuk membebaskan kendali mereka atas politik, dapat kembali mengambil alih kekuasaan ketika situasi politik dalam negeri tidak stabil. Krisis ini juga menunjukkan bahwa meskipun negara-negara di Asia Tenggara telah menjalani transisi demokratis, faktor eksternal dan internal yang kuat—termasuk militerisme, ketegangan etnis, dan ekonomi yang rapuh—dapat dengan cepat menggagalkan kemajuan demokrasi.
Thailand: Tantangan dalam Transisi Demokrasi
Sementara Myanmar menjadi contoh krisis demokrasi yang mendalam, Thailand juga telah mengalami berbagai pergolakan politik yang menunjukkan kesulitan dalam menjaga demokrasi. Thailand memiliki sejarah panjang intervensi militer dalam politiknya, dengan lebih dari 10 kali terjadinya kudeta sejak 1932. Negara ini sering berada di persimpangan antara demokrasi parlementer dan kekuasaan militer, yang menciptakan ketidakstabilan politik yang terus berlanjut.
Pada 2014, Thailand kembali mengalami kudeta militer yang menggulingkan pemerintah terpilih Yingluck Shinawatra, yang dipandang oleh beberapa kalangan sebagai bagian dari keluarga politik yang kontroversial. Militer, di bawah kepemimpinan Jenderal Prayuth Chan-o-cha, mendalangi kudeta tersebut dan menerapkan pemerintahan militer yang keras. Militer pun berjanji akan mengadakan pemilu dalam beberapa tahun. Pemilu tersebut akhirnya dilaksanakan pada tahun 2019, namun hasilnya tidak sepenuhnya mencerminkan suara rakyat, dan militer tetap memiliki kontrol yang signifikan dalam pemerintahan.
Meskipun Thailand memiliki konstitusi dan mekanisme pemilu yang terlihat demokratis, pada kenyataannya kekuasaan militer dan elite politik yang memiliki pengaruh kuat tetap mendominasi sistem politik negara ini. Protes besar-besaran terjadi pada tahun 2020, dengan generasi muda yang menuntut reformasi, terutama dalam hal pembatasan kekuasaan militer dan monarki. Mereka menuntut perubahan dalam struktur politik negara, menginginkan transparansi, dan pemisahan antara militer dan politik. Namun, respon dari pemerintah adalah represif, dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan penangkapan terhadap para aktivis.
Krisis demokrasi di Thailand menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, di mana militer dan monarki memainkan peran dominan dalam mengendalikan jalannya pemerintahan. Meskipun Thailand telah memiliki konstitusi dan pemilu, kekuasaan militer tetap menjadi faktor utama yang menghalangi proses demokratisasi secara penuh.
Kesimpulan: Sebuah Tantangan Bersama
Baik Myanmar maupun Thailand menghadapi tantangan besar dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Di Myanmar, kudeta militer telah menggagalkan harapan demokrasi yang sempat tumbuh, sementara di Thailand, meskipun ada pemilu dan konstitusi, kontrol militer dan kekuatan politik lain menghalangi kemajuan demokrasi yang lebih substansial. Kedua negara ini menunjukkan bahwa transisi demokratis di Asia Tenggara tidaklah mudah dan penuh dengan ketegangan antara kekuasaan militer, elite politik, dan masyarakat sipil.
Krisis demokrasi yang terjadi di Myanmar dan Thailand juga mencerminkan dinamika yang lebih besar di Asia Tenggara, di mana beberapa negara masih berjuang untuk mencapai stabilitas politik yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat internasional, termasuk negara-negara ASEAN, harus berperan aktif dalam mendukung proses demokratisasi di wilayah ini dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, serta menyuarakan tekanan terhadap pemerintahan yang tidak sah atau otoriter.
